Contoh Hortatory Exposition Tentang Korupsi dan Artinya – Korupsi merupakan sebuah permasalahan yang begitu besar. Apa saja penyebab korupsi, terutama di negara kita? Simak uraiannya melalui artikel berikut ini.
Corruption
Corruption in Indonesia is growing systematically. For many people, corruption is no longer as a violation of law, but it is just a custom. In Indonesia, corruption happens as if it is a normal thing to do, especially among officials. Officials seem to have no shame to do disservice to this country. This creates a question, what the causes of corruption in Indonesia are. At least there are eight causes of corruption that happens in Indonesia.
First, state administration system is erroneously. As new developed country, the development priorities must be in education. But for decades, started from old order era, the new order era, until reformation era, the development only focused on the economic field. Whereas, every country that is newly independent, is still limited in having human resources, money, management, and technology. So, as a consequence, all of those things are imported from abroad which in turn it produces the cause of corruption.
Second, civil servants’ compensation is low. Newly independent countries do not have enough money to pay higher compensation to employees. Moreover Indonesia, which prioritizes economic and cultural field, makes a pattern of consumerism culturally and physically, so that 90 percent of civil servants do corruption.
Third, officials are greedy. Consumerism lifestyle, was born by the development system, encourages officials to be rich instantly. This causes the attitude of greed where officials abuse the authority and his position, as doing mark up to the development projects.
Fourth, Law Enforcement does not run well. Officials that are greedy and civil servants who do corruption because of the insufficient salary, do not run law enforcement well. Besides, in government agencies and organizations community, everything that involves in the law enforcement is measured by money.
Fifth, the punishment that is lightly against the corruptor. The law enforcement does not work properly, where law enforcement officials can be paid. Thus, the punishment for the corruptor is very light and it does not cause a deterrent effect.
Sixth, the supervision is not effective. In a modern system of management, there is always the instrument called internal control which the nature is in build in every unit of work task. So that a little deviation will be detected earlier and automatically repaired. But, internal control which exists in every unit no longer went properly because the officer or employee who relates to the business, can do the act of corruption.
Seventh, there is no exemplary leader. In 1997, the state of the Indonesian economy is slightly better than Thailand. But, the leader of Thailand gave an example to its people in a pattern of simple life. Thus, moral support and material were born from the public and employers. In short time, Thailand got economic recovery. In Indonesia, there was no leader that can be an example so that the national and state life is nearly in ravine destruction.
Eighth, corruption in Indonesia is not only centred on state officials recently but already it extends to the community. This can be exemplified by the handling of the ID card, driver’s licence, vehicles registration, or when applying for work. This is a reflection of the community actions which is carried out by political officials.
Based on those arguments that show us the causes of corruption, we have to do preventive actions against corruption. We should build legal regime, the prevention form all elements that can provide the illumination law and information that are held to the government, public services, providers of goods n services, and private parties. Say no to corruption and let us fight against it.
Artinya:
Korupsi
Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematis. Bagi banyak orang, korupsi tidak lagi sebagai pelanggaran hukum, tapi sudah menjadi kebiasaan. Di Indonesia, korupsi yang terjadi seolah-olah merupakan hal yang normal untuk dilakukan, terutama di kalangan pejabat. Para pejabat tampaknya tidak malu untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi negara ini. Hal ini menciptakan sebuah pertanyaan, apa penyebab korupsi di Indonesia. Setidaknya ada delapan penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia.
Pertama, sistem administrasi negara yang keliru. Sebagai negara yang baru maju, prioritas pembangunan seharusnya berada dalam pendidikan. Tapi selama beberapa dekade, mulai dari era orde lama, era orde baru, sampai era reformasi, pembangunan hanya terfokus pada bidang ekonomi. Padahal, setiap negara yang baru merdeka, masih memiliki sumber daya manusia, uang, manajemen, dan teknologi yang terbatas. Jadi, sebagai konsekuensinya, semua hal-hal yang diimpor dari luar negeri yang pada gilirannya menjadi penyebab korupsi.
Kedua, kompensasi pegawai negeri rendah. Negara-negara yang baru merdeka tidak punya cukup uang untuk membayar kompensasi lebih tinggi kepada karyawan. Apalagi Indonesia, yang mengutamakan bidang ekonomi dan budaya, membuat pola konsumerisme budaya dan fisik, sehingga 90 persen PNS melakukan korupsi.
Ketiga, para pejabat yang rakus. Konsumerisme gaya hidup, lahir dengan sistem pembangunan, mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instan. Hal ini menyebabkan sikap keserakahan dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, seperti melakukan mark up pada proyek-proyek pembangunan.
Keempat, Penegakan Hukum tidak berjalan dengan baik. Pejabat yang rakus dan PNS yang melakukan korupsi karena gaji tidak cukup, tidak menjalankan penegakan hukum dengan baik. Selain itu, di instansi pemerintah dan organisasi masyarakat, segala sesuatu yang terlibat dalam penegakan hukum diukur dengan uang.
Kelima, hukuman yang ringan terhadap koruptor. Penegakan hukum tidak bekerja dengan benar, di mana aparat penegak hukum dapat dibayar. Dengan demikian, hukuman bagi koruptor sangat ringan dan tidak menimbulkan efek jera.
Keenam, pengawasan tidak efektif. Dalam sistem manajemen modern, selalu ada alat yang disebut pengendalian internal yang sifatnya membangun di setiap unit tugas kerja. Sehingga penyimpangan kecil akan terdeteksi sebelumnya dan secara otomatis diperbaiki. Tapi, pengendalian internal yang ada di setiap unit tidak lagi bekerja dengan baik sehingga petugas atau karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, dapat melakukan tindakan korupsi.
Ketujuh, tidak ada pemimpin teladan. Pada tahun 1997, keadaan perekonomian Indonesia sedikit lebih baik daripada Thailand. Namun, pemimpin Thailand mencontohkan kepada orang-orang dengan pola hidup sederhana. Dengan demikian, dukungan moral dan material lahir dari masyarakat dan pengusaha. Dalam waktu singkat, Thailand bisa memulihkan ekonomi. Di Indonesia, tidak ada pemimpin yang bisa menjadi contoh sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi rusak.
Kedelapan, korupsi di Indonesia tidak hanya berpusat pada pejabat Negara, tetapi baru-baru ini sudah meluas ke masyarakat. Hal ini dapat dicontohkan oleh penanganan KTP, SIM, pendaftaran kendaraan, atau ketika melamar kerja. Ini adalah refleksi dari tindakan masyarakat yang dilakukan oleh pejabat politik.
Berdasarkan argumen-argumen yang menunjukkan kepada kita penyebab korupsi, kita harus melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi. Kita harus membangun rezim hukum, membentuk pencegahan terhadap semua elemen yang dapat memberikan penerangan hukum dan informasi yang dimiliki pemerintah, pelayanan publik, penyedia barang n jasa, dan pihak swasta. Katakan tidak untuk korupsi dan biarkan kami melawannya.